Misi Menghilangkan Dendam

Bermodal dengkul, M Rasyid mendirikan pesantren khusus untuk anak-anak korban konflik. Selain dididik ilmu agama, santrinyajuga dianjurkan melupakan dendam masa lalu.

ALUNAN ayat suci Alquran terdengar merdu dari sebuah balai pengajian. Suaranya seolah bersahut. Ketika mendekati balai itu, sejumlah anak terlihat tekun mengaji Alquran. Rupa mereka berbagai macam corak. Dari pakaian yang mereka pakai terlihat jelas kesederhanaan hidup. umumnya peci yang dikenakan anak-anak itu terlihat mulai lusuh. Tidak lagi memperlihatkan warna aslinya.

Waktu mengaji telah selesai. Alquran mereka tutup. Bagaikan koor, mereka bershalawat. Lalu, dengan tertib mereka menuruni tangga balai yang terbuat dari bahan kayu itu. Beberapa bagian balai terlihat sudah melapuk.

Tak jauh dari balai itu, ada juga balai lain. Atapnya terbuat dari anyaman daun rumbia. Di dalamnya terdapat puluhan remaja yang sedang mempelajari kitabkitab aqidah dan fiqh. Mereka dipandu seorang teungku. Selesai membacakan kitab, sang teungku membimbing para santri berdiskusi tentang isi kitab itu.

Dayah Al-Hidayah. Begitu nama pondok pesantren tradisional di Desa Blang Teue, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe tersebut. Sebuah lembaga pendidikan agama yang kebanyakan santrinya merupakan anak-anak korban
konflik.

“Ayah saya meninggal pada masa konflik,” ungkap Saiful Mahri, salah seorang anak korban konflik yang kini bermukim di Dayah itu. Masih segar dalam ingatan Saiful kejadian pahit yang terjadi pada tahun 2000 silam.

Saat itu, sejumlah pria berpakaian hitam bersenjata api mencari ayahnya. Saiful tak paham apa kaitan ayahnya dengan tamu tak diundang itu. Tapi yang masih terekam dalam ingatannya adalah wajah-wajah garang tetamu bersenjata api. Katanya, di depan ibu dan saudaranya yang lain, ayahnya disiksa dengan kejam.

Tak lama setelah peristiwa itu ayah Saiful meninggal dunia. Hilang pula tulang punggung ekonomi keluarga. Ibunya tak dapat berbuat banyak, biaya hidup dan pendidikan Saiful dan adiknya tak mampu ditanggung.

“Saya ke sini atas pemintaan ibu karena beliau menginginkan saya untuk bisa terus belajar dan menjadi anak yang berguna bagi keluarga,” kata bocah kelahiran Matang Bugak, Kecamatan Panton Labu, Aceh Utara itu.

Kini sudah dua tahun Saiful tinggal di dayah itu. Adiknya yang sekarang duduk di bangku kelas I SD juga mukim di sana. “Karena ibu tidak mampu membiayai sekolah, maka sekarang kami diantar ke dayah ini. Selain karena tidak dipungut biaya, di sini kami juga diberi berbagai pengetahun agama, seperti mendalami kitab-kitab Islam,” ujarnya.

Meski demikian, di dalam dirinya tak terbesit rasa dendam untuk membalas pelaku peristiwa yang telah merenggut nyawa orang yang paling berharga dalam hidupnya. “Saya hanya memfokuskan diri untuk belajar dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan masyarakat,” ungkapnya lirih.

Bersama rekannya yang lain, setiap hari Saiful tekun belajar agama. Di dayah yang dipimpin M Rasyid bermukim 120 orang santri, 74 orang di antara mereka adalah anak-anak korban koflik. Selain itu, ada juga 38 orang penduduk miskin dan delapan orang anak korban tsunami.

Semua mereka ditampung di dayah yang memiliki fasilitas 30 bilik (kamar) terbuat dari papan. Hanya ada satu unit bagunan permanen, digunakan untuk tinggal santri putri. Untuk satu bilik, ditempati oleh lima sampai delapan orang santri.

Kerena jumlah kamar masih sangat terbatas, kata Rasyid, para santri terpaksa harus menginap dan tinggal berdesakan. “Tapi, saya salut, mereka semua tidak pernah mengeluh dengan kondisi seperti ini,” ujar Rasyid.

Yayasan yang didirikan sejak tahun 2002 itu diprakarsai Rasyid sendiri. Tujuannya, membantu pendidikan anak-anak kurang mampu di daerahnya. Pesantren yang terletak sekitar 300 meter dari bibir pantai itu juga mengajarkan para santri untuk mengahapus berbagai dendam yang merasuki jiwa mereka. Terutama terkait dampak konflik bersenjata yang membungkam Aceh hampir tiga puluh tahun.

“Yayasan ini saya bangun dengan biaya pribadi dan sumbangan masyarakat desa sini,” sebutnya seraya menunjukkan beberapa bangunan yang mulai terlihat lapuk. “Sebenarnya yayasan ini sudah ada sejak tahun 1980-an, tapi dalam bentuk balai kecil yang hanya digunakan untuk mengaji,” tambah Rasyid.

Meski dengan fasilitas dan dana terbatas, semangat Rasyid tak pernah pupus. Sampai kini dia masih mampu mengasuh para santrinya yang berasal dari seputar Lhoksemawe dan Aceh Utara. Selain mengajarkan ilmu agama, ia juga menyekolahkan para santri ke sekolah umum. Biaya pendidikan dan transportasi semuanya ditanggung oleh dayah.

Bantuan yang ada saat ini, katanya, tak sebanding dengan kebutuhan wajar untuk akomodasi dan transportasi santri untuk menuju sekolah. “Kami terpaksa menggunakannya seirit mungkin, agar dapat bertahan,” jelasnya.

Katanya, Pemerintah Kota Lhokseumawe mengalokasikan sejumlah dana ke dayah itu. Jumlahnya Rp 8.000 per hariuntuk seorang santri. Sedang untuk pengajar, hanya tujuh dari 13 pengajar yang ditanggung Pemkot, dengan honor sebesar Rp150.000 per bulan.

“Karena gaji yang dibayar Pemkot sangat terbatas, kami terpaksa mencari tambahan sendiri,” ungkap Mahdi, salah seorang guru pesantren. Jadi, lanjut Mahdi, pengajar di situ terpaksa membagi honor dari Pemkot secara sama rata. “Sekitar Rp80 ribu per guru,” aku Mahdi.

Rasyid tak ingin segala kendala menjadi hambatan baginya untuk mendidik generasi penerus Aceh itu. Bersama Istrinya, Faira, dia berupaya membuat dayah itu tetap pada misinya. Apa lagi, sudah 27 tahun mereka berumah tangga, tapi belum juga dikaruniai keturunan.

“Mereka sudah saya anggap sebagai anak kandung sendiri dan kami merasa sangat bahagia dengan lingkungan rumah yang setiap harinya dihiasi kegiatan agama,” katanya. Setiap hari, Rasyid menekankan kepada santrinya, untuk menghilangkan segala rasa dendam akibat kejadian yang menimpa keluarga anak-anak korban konflik.

Saiful mengaku selalu mengingat petuah gurunya itu. Segala prahara yang dilalui dalam hidup dimasa konflik berupaya dilupakannya. Sedikit pun tak terbesit rasa dendam untuk membalas peristiwa yang telah merenggut nyawa orang yang paling berharga dalam hidupnya itu.

Kata-kata Teungku selalu diingatnya. “Dendam itu tidak baik,” ujar Saiful mengulang kalimat yang kerap diucapkan teungku yang dihormatinya itu.

Suatu hari nanti dia ingin menjadi ulama yang dapat mengajarkan ilmu agama Islam kepada masyarakat yang membutuhkan. “Saya juga akan berupaya membantu mewujudkan perekonomian keluarga agar jadi lebih baik,” kata Saiful.

Balai pengajian telah sepi. Area dayah mulai senyap. Dari bilik-bilik kamar yang terbuat dari papan, para santri terdengar bersenda dengan rekannya. “Insya Allah, tak ada rasa sakit lagi, tidak juga dendam yang tersimpan di hati anak-anak kami,” ungkap Rasyid. ***( Acun)

Dipublikasikan di Tabloid Sipil Edisi I (Maret 2008)

Pesona Air Terjun Lhong

Desiran air yang mengair dari bebatuan dan sembilir angin yang berhembus di antara pepohonan yang mejulang tinggi menambah keasrian objek wisata air terjun di Desa Krueng Kala, Kacamatan Lhong, Kabupaten Aceh Besar.

Saban harinya, terutama pada hari Sabtu dan Minggu tempat yang berlokasi sekitar 55 kilometer dari pusat Kota Banda Aceh tersebut kerapkali dikunjungi ratusan bahkan ribuan masyarakat dari Banda Aceh dan Aceh Besar, bahkan ada juga yang sengaja datang dari Lamno, Kabupaten Aceh Jaya.

Selain memiliki kolam pemandian yang luas dan dalam, para pengunjung yang datang juga dapat menikmati pemandangan hijau dan suguhan makanan dan minuman dari sejumlah warung yang dikelola warga setempat dengan harga yang relatif murah.

Dan bagi pengunjung yang merasa penasaran dengan sumber aliran air terjun yang terdapat di puncak gunung dapat menelusurinya dengan mendaki sejumlah tangga yang terjal. Namun untuk hal yang satu ini hanya diperbolehkan bagi kaum lelaki saja, sesuai yang dituliskan pengelola objek wisata di pintu tangga.

“Pengkhususan jalur naik ke atas bagi laki-laki ini bertujuan untuk menghindari terjadinya berbagai hal-hal yang bertentangan dengan Syariat Islam, terlebih di sana hutannya sangat lebat dan jauh dari jangakauan mata kita,” kata warga setempat, Risman.

Air terjun Lhong juga menyimpan berjuta sumber daya alam yang berguna bagi manusia, salah satunya adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) oleh PT Cola-Cola dengan memanfaatkan arus air sebagai daya utama yang dapat mecukupi kebutuhan listrik ke seluruh desa setempat.

Meskipun pada masa konflik, objek wisata ini sempat ditinggalkan dan tidak terurus, namun kini wisata air terjun Lhong mulai kembali dilirik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara serta lingkungannya pun semakin tertata rapi dan bersih.

“Pada masa konflik, daerah ini termasuk kawasan yang sangat rawan bahkan menjadi zona hitam. Jadi wajar saja kalau dulu wisata air terjun Lhong ini jarang diketahui oleh masyarakat,” ujar Risman.

Sementara, Anto, pengunjung dari Banda Aceh mengatakan, wisata air terjun Lhong merupakan tempat yang sangat ia gemari untuk dikunjungi, selain masih sangat alami, tempat tersebut juga mudah dijangkau.

“Memang jalan Banda Aceh – Meulaboh saat ini masih dalam proses pembangunan, tapi meski demikian jarak tempuh menuju ke sini masih bisa dilalui dengan kendaraan bermotor dan hanya memakan waktu 1 jam dari Kota Banda Aceh,” kata pria hitam manis yang juga mahasiswa Unsyiah itu.

Jadi bagi anda yang menyukai objek wisata alam, tidak ada salahnya untuk mencoba mengunjungi air terjun Lhong, Aceh Besar guna menikmati panorama alam yang natural lelah penat selama bekerja mungkin akan sirna seketika anda tiba di sana. *** (Acun)

Dipublikasikan di Tabloid Sipil Edisi I (Maret 2008)

Mencoklatkan Ulee Gunong

Mungkin dulu semua orang hanya mengenal Kabupaten Pidie sebagai daerah penghasil melinjo (boh mulieng), sehingga tidak jarang hasil pertanian ini kerap dijadikan sebagai buah tangan atau oleh-oleh bagi orang yang bepergian ke sana. Selain itu, komoditi unggulan tersebut juga telah diekspor ke berbagai daerah di Indonesia maupun manca negara.

Namun di balik itu semua, perlahan tapi pasti, kini masyarakat di Kabupaten Pidie mulai menghasilkan komoditi unggulan baru lainnya yang tidak kalah menjanjikan dan sangat diminati pengekspor bahan baku makanan yang ada di berbagai belahan dunia yaitu coklat (kakao).

Ulee Gunong, Kecamatan Tangse merupakan salah satu desa penghasil kakao terbesar di Pidie. Hampir semua masyarakat di desa tersebut berprofesi sebagai petani kakao, mulai dari yang hanya memiliki lahan puluhan meter hingga puluhan hektar. Tanaman ini telah dikembangkan warga sejak awal tahun sembilan puluhan, di samping kopi dan durian. Meskipun pada masa konflik puluhan hektar perkebunan tersebut sempat terlantar, namun seiring perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia di Helsinki 15 Agustus 2005 lalu, kini petani sudah dapat kembali bekerja dengan aman.

Perkebunan kakao kini juga telah menjadi pertanian komoditas masyarakat Ulee Gunong dan menjadi sarana perekonomian utama dalam memenuhi kebutuhan hidup penduduk yang kian lama kian meningkat. Selain perawatan yang relatif lebih mudah dibandingkan tanaman tua lainnya, kakao juga dapat dipanen hampir setiap minggu sepanjang tahun. Untuk lahan produktif yang luasnya dua hektar, pendapatan petani bisa mencapai Rp 30-40 juta/tahun.

“Meski ada sebagian masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri di sejumlah instansi dan sekolah, namun mereka semua juga memiliki kebun kakao yang produktif,” kata Kepala Desa Ulee Gunong, Muhammad Usman (40).

Seiring dengan masuknya sejumlah lembaga donor ke Aceh pasca musibah tsunami 24 Desember 2004, masyarakat di dataran tinggi tersebut juga mendapatkan dampak positif yang cukup menjajikan dengan adanya bantuan pembangunan gudang sekaligus tempat pengolahan kakao dengan kualitas tinggi dari seorang pengusaha kaya di Perancis yang menyalurkan bantuan melalui kedutaan besar Perancis.

Pembangunan gudang pengolahan dan pengeringan kakao itu dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat dengan biaya yang diberikan kedutaan Perancis. Dan diprediksikan pembangunan akan rampung dikerjakan pada bulan Agustus mendatang.

Sarimaulidin (48) penyuluh pertanian dan juga sebagai pelaksana program mengatakan, pabrik pengolahan kakao tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani yang kini dinilai masih sangat minim dan belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik.

“Di sini nantinya kakao akan diolah secara fermentasi atau pengeringan yang lebih baik, sehingga kadar air yang terdapat di dalam kakao akan lebih sedikit serta dapat tahan lama dibandingkan dengan cara tradisional. Jika sebelumnya petani hanya bisa mendapatkan kadar air sekitar 10 -12 persen, maka dengan sistem pengeringan yang baru meraka akan memperoleh kakao dengan kadar air delapan persen. Dan tentunya itu akan menjadikan harga yang ditawarkan juga lebih mahal, bahkan bisa mencapai Rp 25 ribu/kg,” kata Sarimaulidin.

Selain itu, keuntungan yang diperoleh dari proses pengeringan secara fermentasi tersebut juga akan dikembalikan kepada masyarakat petani, sehingga nantinya dapat menambah pendapatan ekonomi bagi 260 Kepala Keluarga (KK) di desa yang berjarak sekitar 60 kilometer dari Kota Beurunun itu.

“Gudang ini adalah milik masyarakat, jadi setiap keuntungan yang diperoleh dari tempat ini juga akan dikembalikan kepada masyarakat, termasuk hasil yang diperolah dari penjulan coklat yang telah difermentasi” kata pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris desa setempat.

Biji kakao yang nantinya telah melalui proses pengeringan tersebut direncanakan akan diekspor ke luar negeri pada bulan Sepetember mendatang, dikarenakan sejumlah pabrik coklat mulai menunjukkan niatnya untuk menampung komoditi yang dinilai memiliki kualitas yang sangat baik itu. “Dari hasil uji kelayakan tim ahli beberapa bulan lalu, mereka mengatakan jika kualitas kakao di Tangse sangat tinggi dan sangat cocok untuk diekspor, hal ini dikarenakan struktur tanah yang subur serta sistem penanaman yang tidak menggunakan pupuk kimia,” ujarnya.

Di samping pembangunan gudang, masyarakat yang bermukim di lintasan Sigli-Meulaboh tersebut juga mendapatkan dukungan dari lembaga lokal Kemang yang membantu pengembangan kebun coklat yang lebih luas dan lebih baik dengan menyediakan persediaan pangan dan bibit kepada petani mau menggarap lahannya.

“Masyarakat yang bekerja untuk membersihkan dan mengelola kebun kakao akan diberikan bantuan pangan secara cuam-cuma, setiap harinya selama Februari mereka akan dibantu satu kilogram beras dan tiga kilogram minyak goreng, program ini bertujuan menumbuhkan minat petani dalam memperluas dan meningkatkan produksi kakao di kebun mereka sendiri,” katanya.

“Jika saat ini penduduk di Desa Ulee Gunong hanya memiliki 360 hektar lahan, maka di masa mendatang kita akan mempunyai lahan kakao yang lebih luas dengan produksi yang melimpah dan dapat ditampung oleh sejumlah investor pertanian yang masuk ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD),” tambah lelaki berkumis dan murah senyum itu.

M. Husen (50) warga Ulee Gunong mengatakan, dirinya sangat senang dengan adanya dukungan dari lembaga asing dan lokal yang membantu warga dalam mengembangkan perkebunan kakao yang lebih baik serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga sempat mengungsi pada saat berlangsungnya konflik.

“Kalau kini saya hanya bisa mendapatkan penghasilan dari coklat senilai Rp 500 ribu/bulan, maka dengan adanya gudang yang mengolah biji kakao secara lebih moderen tersebut perekonomian keluarga saya juga akan lebih baik,” ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Imran Ismail (35), “Ini adalah program yang cukup membantu masyarakat kami yang perekonomiannya masih rendah, dan kalau bisa pembangunan gudang dapat selesai lebih cepat dari target, sehingga harga jual kakao petani juga akan lebih tinggi dari sebelumnya,” katanya.

Ia juga mengharapkan kiranya pemerintah dan akademisi yang berkompeten di bidang pertanian dapat lebih memerhatikan mereka terutama dalam memberikan penyuluhan dan inovasi baru bagi masyarakat dalam meningkatkan produktifitas kakao, tambah Imran sembari membersihkan kebun di halaman rumah.*** (Acun)

Dipublikasikan di Tabloid Sipil Edisi II (April 2008)

Korban Konflik Tuntut Kembalikan Dana Rumah

Ratusan masyarakat korban konflik Kabupaten Aceh Tangah dan Bener Meriah, Rabu (12/12) di Banda Aceh berunjukrasa menuntut pengembalian dana pembangunan rumah bantuan yang disinyalir dikuropsi oknum tertentu.

Massa yang terdiri dari kaum perempuan itu menggelar aksinya pada pukul 11.30 WIB dengan mendatangi gedung DPRA dan Kantor Kejati menumpang truk dan kendaraan roda dua dari kedua daerah tersebut.

Dalam aksinya itu mereka juga membawa sejumlah spanduk dan poster yang bertuliskan "Kembalikan uang rumah kami yang dikorupsi, Kami tidak akan pulang sebelum masalah ini tuntas."

Rahmad Gade dalam orasinya mengatakan, pembangunan sekitar seribu unit rumah bantuan yang merupakan dana dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA) tahun 2005/2006 itu terindikasi korupsi yang dilakukan pihak tertentu.

"Alokasi dana untuk pembangunan per unit unit senilai Rp35 juta, namun yang digunakan hanya sekitar Rp18 juta/unit, sehingga sekarang banyak rumah yang mulai rusak dan tidak layak huni," katanya.

Unjukrasa yang diikuti ratusan korban konflik itu dimulai dari kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi NAD dan memita instansi setempat segera mengadili pelaku penyelewengan dana pembangunan rumah bantuan tersebut.

"Kami minta Kejati segara mengusut oknum yang telah menyelewengan dana bantuan dan merugikan ribuan masyarakt di Aceh Tengah dan Bener Meriah," kata seorang pengunjukrasa," Zulmadi.

Wakil Kajati Provinsi NAD Yafizham saat menerima kunjungan korban konflik mengatakan, pihaknya berjanji akan mengusut kasus itu dan akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Usai menggelar aksinya di depan Kantor Kajati, ratusan pengnjukrasa melanjutkan ke Kantor DPR Aceh guna meminta pertanggungjawaban anggota dewan dari hasil kunjungan mereka ke daerah itu lima bulan lalu.

Suasana unjukrasa sempat memanas saat massa tidak menerima penjelasan dari Wakil Ketua DPR Aceh Raihan Iskandar, sehingga terjadi adu mulut antara pengunjukrasa dengan pihak legislatif.

Namun hal itu dapat teratasi ketika Sekretaris Komisi A DDP Aceh, Bahrum M Rasyid dapat menenangkan massa guna mencari solusi terbaik menyelesaikan permasalahan tersbebut.

Usai mendengarkan penjelasan DPR Aceh untuk mencari solusi, ratusan pengunjukrasa membubarkan diri dan menyatakan akan kembali besok (13/12) guna menagih rumusan dari legislatif.*** (Rizha)

Dipublikasikan di LKBNAntara, Rabu, 12 Desember 2007

Mahasiswa minta Tapol GAM Dibebaskan

Ratusan mahasiswa di Banda Aceh, Kamis (1/11) mengelar unjukrasa di gedung DPR Aceh dan Depkum HAM mendesak Pemerintah Indonesia membebaskan sembilan narapidana politik (napol) GAM yang masih mendekam di sejumlah Lembaga pemasyarakatan (LP) di Sumatera dan Jawa.

"Kami mendesak pemerintah Indonesia segera membebaskan sembilan napol Aceh yang kini masih ditahan disejumlah penjara di pulau Jawa dan Medan," kata Juru bicara aksi Mahasiswa bersama rakyat untuk pembebesan napol Aceh, M Redha Fahlevi.

Kesembilan napol mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut masing-masing T. Ismuhadi Jafar, Irwan bin Ilyas, Ibrahim Hasan, Nurdin, Dinan Subardiman, Iwan Setiawan, Zul Ramli, Hamdani dan Mahyuddin.

Menurut Redha Fahlevi, berdasarkan MoU Helsinki, seluruh tapol dan napol mantan GAM yang ditahan pada masa konflik Aceh akan dibebaskan selambat-lambatnya 15 hari setelah penandatanganan kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM, 15 Agustus 2005.

"MOU telah ditandatangani sejak 15 Agustus 2005 lalu, dan kini telah memasuki tahun ketiga. Tapi kenapa tspol/nspol Aceh belum seluruhnya dibebaskan," tegasnya.

Tidak ada alasan logis bagi pemerintah untuk tidak membebaskan kesembilan napol tersebut karena pihak GAM secara institusional belum pernah menyebutkan kesembilan tapol itu bukan anggota mereka, tambahnya.

Aksi yang diikuti sekitar lima ratus mahasiswa itu dimulai dengan long march dari taman kota Banda Aceh menuju gedung DPR Aceh dengan membawa sejumlah selebaran, spanduk, dan poster yang antara lain bertuliskan "Demi perdamaian bebaskan tapol/napol Aceh, bebaskan saudara kami dan Jangan khianati MoU Helsinki".

Usai menggelar orasi selama lima belas menit di DPR Aceh, para pengunjukrasa melanjutkan aksinya dengan melakukan long march menuju Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi NAD.
Di Kanwil Hukum dan HAM para pengunjukrasa kembali berorasi serta mendesak kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NAD T Darwin untuk keluar dan menemui mahasiswa yang berunjukrasa.

Ketegangan sempat terjadi saat T Darwin tidak kunjung menemui mahasiswa meskipun mereka telah menunggu hampir satu jam di depan kantor tersebut. Namun akhirnya ketegangan itu mereda ketika diberitahuan T Darwin akan segera menemui mahasiswa.

Dalam pertemuan di halaman kantor pengunjukrasa meminta T Darwin untuk menghubungi Menteri hukum dan HAM Andi Matalata dan mendengarkan langsung tuntutan mahasiswa.

Saat dihubungi Menteri tidak bisa berbicara lama karena sedang rapat. Sehingga diambil solusi dalam waktu dekat Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NAD dan perwakilan mahasiswa akan menemui menteri Hukum dan HAM di Jakarta.

Usia mendengarkan keputusan akhir tersebut, ratusan pengunjukrasa membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan ketat dari aparat kepolisian setempat.*** Rizha

Dipublikasikan LBKN Antara, Kamis 1 November 2007

Banjir Lagi... Banjir Lagi...

Hujan lebat yang akhir-akhir ini mengguyur hampir seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) telah mengakibatkan banjir di beberapa kabupaten/kota. Bahkan dua orang meninggal dunia terseret arus banjir di kabupaten Aceh Selatan. Akankah ini menjadi “tradisi yang harus dirayakan” rakyat Aceh?

Masih kental diingatan kita bagaimana dahsyatnya musibah banjir bandang di Aceh Tamiang akhir Desember 2006 lalu. Puluhan nyawa melayang. Rumah pun rata diseret arus banjir. Apalagi ladang tempat para petani mencari nafkah, yang dulunya di tanami tanaman jeruk, langsat dan tanaman lainnya ludes ditelan banjir. tidak ketinggalan ternak milik masyarakat setempat pun ikut hanyut.

Sebelum di Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tenggara juga pernah terjadi banjir banding, disusul kemudian kota Sabang. Di kedua Kabupaten ini musibah tersebut turut merenggut korban jiwa maupun harta benda.

Diakui atau tidak, salah satu sebab terjadinya banjir dikarenakan banyak pohon di hutan Aceh yang ditebang sembarangan tanpa ada penanaman kembali. Pohon yang seharusnya berfungsi sebagai penahan/penyerap air disaat hujan, telah dibabat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Banjir yang melanda hampir di seluruh provinsi NAD dinilai juga terjadi akibat proses percepatan rehab dan rekon yang “tidak ikhlas” dari pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias.

BRR merupakan lembaga yang dibentuk langsung oleh pemerintah pusat karena terjadinya musibah gempa dan tsunami Desember 2004 lalu di Aceh dan Nias. Banyaknya negara asing yang membantu Aceh dan Nias tanpa ada yang mengontrol, memaksa pemeritah membentuk badan tersebut.

BRR juga diamanahkan untuk secepatnya menyelesaikan rehab dan rekon di berbagai sektor di Aceh dan Nias. Seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik lokal maupun asing yang tunduk kepada BRR. Pemerintah memberi target penyelesaian proses rehab rekon hingga tahun 2009 kepada BRR dan sejumlah LSM/NGO asing untuk menuntaskan programnya.

Ke-tidak ikhlasan dari tiga pihak yang penulis nilai bertanggung jawab (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BRR NAD-Nias) pun mulai ditampakkan. Aksi protes terlihat mengiringi kebijakan Menteri Kehutanan (Menhut) mengenai tambahan kuota tebang kayu di Aceh tahun 2006 yang sepuluh kali lebih besar dibanding sebelumnya. Alasan Menhut menambah kuota tersebut untuk mendukung rehab dan rekon Aceh di masa mendatang. Beruntung kebijakan itu ditentang oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk anggota DPRD Nanggroe Aceh Darussalam. Bahkan Asrul Abbas, dari Fraksi PAN menilai kebijakan Menhut ini telah melukai hati rakyat Aceh.

Belum lagi masalah masih banyaknya korban gempa dan tsunami yang belum memiliki rumah dan terpaksa menginap di Hunian Sementara (HUNTARA). Padahal uang yang ada di BRR sangat banyak. Terlebih lagi target yang diberi pemerintah untuk BRR menyelesaikan misinya hanya tinggal beberapa saat lagi.

Pencurian kayu di hutan Aceh bukan hal yang tidak mungkin terjadi akibat tuntutan target dan banyaknya kayu yang dibutuhkan untuk membangun ratusan ribu rumah warga, gedung sekolah, puskesmas, perahu dan boat nelayan yang hancur maupun rusak akibat gempa dan tsunami dua tahun silam.

Kalau memang kebutuhan kayu yang demikian banyak, namun hutan Aceh tak boleh ditebang, lalu dari mana “emas hitam” itu akan diperoleh?

Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Irwandi Yusuf, sebelumnya juga telah menetapkan moratorium loging untuk seluruh kawasan hutan Aceh dengan pemberian sanksi tagas kepada siapapun dan dari komponen manapun yang ingin merambah keperawanan hutan Aceh.

Hal itu dilakukan Gubernur untuk mewujudkan kembali keindahan hutan, keseimbangan alam serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam yang lebih besar di masa mendatang di Negeri Tanah Rencong ini.

Meskipun berbagai kebijakan telah dicanangkan oleh pihak eksekutif dan legislatif di Provinsi NAD, namun musibah banjir masih saja terjadi tiap tahunnya. Sedihnya lagi, bukan hanya lumpur dan bebatuan yang dibawa banjir, tapi gelondongan kayu berukuran kecil maupun besar juga ikut dibawa arus dan menghantam rumah-rumah penduduk.

Saat ini kita hanya bisa berharap kejadian yang serupa tidak terulang lagi di Aceh. Tentunya hal itu hanya dapat terwujud jika seluruh komponen di Aceh mampu menerima komitmen bersama (moratorium loging) dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab. Semoga!!!

Ulama Aceh Desak Pemerintah Tindak Tegas Al-Qiyadah

Sejumlah Ulama di Indonesia termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mendesak pemerintah pusat untuk segera menindak tegas setiap ajaran sesat yang masuk ke Indonesia dan mencoba mempengaruhi aqidah umat Islam.

"Kita minta pemerintah pusat untuk segera menangkap dan mengadili penyebar aliran sesat seperti Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang telah masuk ke bebebapa daerah di Indonesia," kata Ketua MPU NAD, Prof.Dr. Muslim Ibrahim MA di Banda Aceh.

Menurut dia, Al-Qiyadah Al-Islamiyah jelas telah menyiarkan ajaran sesat kepada masyarakat karena dalam ajarannya mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, melainkan memilih rasul lainnya yaitu Ahmad Moshaddeq alias H. Salam.

"Dalam Al-Qur'an telah jelas jika Nabi Muhammad merupakan rasul terakhir umat Islam, dan barang siapa yang mengatakan dirinya rasul setelah itu berarti telah sesat dan harus ditumpas. Dan bagi mereka yang sudah telanjur mengikutinya kita imbau untuk segera kembali kepada Al-Quran dan Hadits," tegasnya.

Selain itu, aliran baru itu juga tidak mewajibkan shalat, puasa dan haji, karena pada abad ini masih dianggap tahap perkembangan Islam awal sebelum akhirnya terbentuk Khilafah Islamiyah. Aliran tersebut juga mengenal penebusan dosa dengan menyerahkan sejumlah uang kepada al-Masih al-Mau`ud.

Ketua MPU juga menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Aceh untuk lebih peka terhadap setiap ajaran baru yang mencoba masuk dalam kehidupan masyarakat, serta segera melaporkan jika dijumpai adanya ajaran sesat yang masuk ke pihak yang berwenang.

"Kita minta masyarakat untuk lebih hati-hati menerima golongan yang mencoba menyiarkan ajaran baru, dan bila ada agar segera melaporkan ke pihak berwenang seperti MPU atau MUI, untuk selanjutnya diteruskan kepada pemerintah," katanya.

Sebelumnya, MUI mengeluarkan fatwa bahwa Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah adalah sesat. Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin, menegaskan, aliran ini berada di luar Islam, dan orang yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari ajaran Islam).

"Bagi mereka yang sudah telanjur mengikutinya diminta bertobat dan segera kembali kepada ajaran Islam yang sejalan dengan Quran dan hadits," katanya.

MUI juga mendesak pemerintah melarang penyebaran paham baru tersebut serta menindak tegas pemimpinnya. Aliran tersebut telah terbukti menodai dan mencemari ajaran Islam karena mengajarkan sesuatu yang menyimpang dengan mengatasnamakan Islam.

Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah didirikan oleh Ahmad Moshaddeq alias H Salam sejak 23 Juli 2006. Ia mengaku mendapat wahyu dari Allah dan mengaku sebagai Rasul menggantikan posisi Muhammad SAW setelah bertapa selama 40 hari 40 malam.

Kitab Suci yang digunakan adalah Alquran, tetapi meninggalkan hadits dan menafsirkannya sendiri. Aliran itu juga mengajarkan Syahadat baru, yakni "Asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu anna Masih al-Mau`ud Rasul Allah", di mana umat yang tidak beriman kepada "al-Masih al-Mau`ud" berarti kafir dan bukan muslim.

Dakwah aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah kini telah menyebar ke beberapa provinsi di Indonsia, antara lain di Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, dan kini tercatat ribuan orang telah menjadi pengikut ajaran tersebut.*** (Rizha)

Dipublikasikan di LKBN ANTARA

Belajar di Tumpukan Sampah

“Ngak ada uang untuk melanjukan sekolah. Jadi, lebih baik mengisi waktu dengan menjual barang-barang bekas seperti ini aja”

Guyuran keringat dan bau tak sedap seakan tak menghalagi tekatnya dalam megais sedikit uang untuk melanjutkan hidup. Meskipun terkadang harus tersengat panasnya matahari dan derasnya hujan, namun remaja berambut ikal dan bertubuh kurus ini tetap tagar berebut rezeki bersama lalar yang memenuhi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kampung Jawa, Kota Banda Aceh.

Usma Daud (16), demikianlah nama anak berkemeja lusuh dan jeans biru itu. Remaja asal Krueng Gukuh, Kabupaten Aceh Utara ini telah menjalani profesinya sebagai pemulung hampir setahun yang lalu. Dia terpaksa meninggalkan bangku pendidikan dan keluarganya untuk membantu perekonomian keluarga yang semakin terjepit.

“Ngak ada uang untuk melanjukan sekolah. Jadi, lebih baik mengisi waktu dengan menjual barang-barang bekas seperti ini aja,” katanya.

Sebelumnya Usma sempat bersekolah satu tahun di salah satu SMA negeri di Aceh Utara, namun dikarenakan kondisi perekomian orang tua yang semakin terjepit, dia pun terpaksa untuk mengurungkan niatnya menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut. Meskipun sebenarnya dia sangat menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi.

“Kalau di kampung terus, paling hanya akan memberatkan orang tua. Tapi, di sini saya bisa membiayai semua sendiri, dan bahkan barang bekas pun bisa jadi uang,” ujarnya seraya membersihkan radio bekas yang ditemukan diantara tumpukan sampah.

Saat ditanyakan apakah dia masih ingin melanjutkan pendidikan jika ada yang mau membiayai sekolahya dikemudian hari, kata Usma, hal itu telah menjadi harapannya sejak dulu, dan dia juga merasa sangat sedih ketika dia baru merasakan pendidikan di sekolah menengah, ternyata harus kandas dan berhenti ditengah jalan.

“Siapa yang tidak ingin menyelesaikan sekolah bersama teman-teman di kampung, apalagi jika bisa sampai perguruan tinggi hingga memperoleh gelar sarjana. Tapi semua itu kini hanya menjadi kenangan dan harapan saja bagi saya,” ungkapnya seraya mengenang saat ia masih bersekolah dulu.

Sementara itu, di sebuah kafe di sudut Kota Banda Aceh, Ramlan (11) anak bercela merah dan bersandal butut senantiasa membawakan tas plastik dan sejumlah amplove untuk diserahkan kepada sejumlah pengunjung yang datang. Saban harinya hal itu dilakukannya untuk mengharapkan sedikit belas kasihan dari masyarakat yang bercegkrama dan menikmati hidangan yang disugukan pelayan kafe.

Anak yang seharusnya sedang indah menikmati waktu bermain dan belajar dengan teman-teman sebayanya, kini terpaksa harus membantu kebutuhan ekonomi keluarga dengan menjadi pengemis di sejumlah tempat.

“Setiap hari saya mengimis dari pagi hingga malam hari, itung-itung untuk tambah uang jajan dan bantu orang tua,” katanya seraya tersenyum.

Usma Daud dan Ramlan hanyalah segelintir dari ribuan anak Aceh yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dan harus rela bekerja serta meninggalkan masa-masa yang seharusnya dihabiskannya untuk belajar di seklah-sekolah. Di berbagai tempat lainnya, baik persimpangan jalan maupun kefe-kefe dan rumah makan senantiasa masih tampak tampak ratusan anak-anak Aceh lainnya yang menghabiskan kesehariannya dengan menjadi gepeng (gelandangan dan pengemis).

Di tengah banyaknya lembaga donor dalam dan luar negeri yang menghamburkan bantuannya ke Aceh dan triliyunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) per tahunnya, namun di sisi lain masih ada anak-anak Aceh yang belum dapat “mencicipi” dunia pendidikan.***Rizha

Dipublikasikan di Tabloid Lintas Nol Edisi I (September)